Berita > Pelaut
Dinilai Beratkan Pelaut, AP2I Kritisi SE Menaker tentang Penerbitan Rekomendasi Paspor
09 Jun 2021 07:37:23 WIB | Imam Syafii | dibaca 2323
Ket: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
Foto: Tribun
Nasional, LiputanBMI - Tegal, Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) mengkritisi penerapan atau implementasi dari terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3/4/PK.02.02/V/2021 tentang Penerbitan Rekomendasi Paspor Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal, yang diterbitkan pada 20 Mei 2021.


Kritik tersebut didasarkan oleh AP2I terhadap adanya temuan di lapangan, di mana persyaratan dokumen untuk mendapatkan rekomendasi paspor dari Disnaker setempat sesuai SE Menaker, adalah empat, yakni Surat Pernyataan, copy KTP, copy BST, dan copy Buku Pelaut.

"Di SE Menaker hanya tertuang empat syarat dokumen. Tapi ini kami dapat temuan di Disnaker Kabupaten Pemalang dan Disnaker Kabupaten Tegal, kok jadi 11 syarat dokumen?" ujar Sekretaris Umum AP2I, Samsudin.

Menurut Samsudin, 11 syarat itu antara lain adalah Surat Pernyataan, copy KTP yang dilegalisir Disdukcapil, copy KK, copy Akta Lahir/Akta Nikah/Ijazah, copy BST, copy SIUPPAK dari perusahaan yang merekrut, copy Paspor lama bagi pemohon perpanjangan paspor, copy Letter of Guarante, Buku Pelaut, Surat Keterangan Izin Orangtua/Wali/Istri/Keluarga dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat, dan Kartu AK.1/Pencari Kerja.

Adapun kata Samsudin, keberatan-keberatan tersebut diantaranya adalah:

1. Di Disnaker Kab. Tegal dan Pemalang: syarat copy KTP yang dilegalisir Disdukcapil. Hal itu kurang tepat, karena bertentangan dengan Permendagri No.104/2019, Pasal 19 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.", artinya, cukup copy KTP dengan menunjukan aslinya untuk dicocokkan. Tidak perlu dilegalisir;

2. Di Disnaker Kab. Pemalang: syarat copy Letter of Guarante (LG). Ini pun blunder. Sebab Calon Awak Kapal baru akan mengurus Paspor (dokumen jati diri), bagaimana mungkin sudah keluar LG? Sedangkan di dalam LG harus tertulis Nomor Paspor. Bagaimana mungkin Calon Awak Kapal bisa memiliki LG, sementara Paspor belum ada. Kalau syarat ini dipaksakan harus ada, artinya ini kejahatan (pemalsuan) untuk membuat LG yang diperintahkan oleh Disnaker?; dan

3. Di Disnaker Kab. Tegal: syarat copy ijazah terakhir. Ini juga tidak diperlukan. Sebab sudah ada syarat copy BST, di mana dengan calon awak kapal telah memiliki BST, artinya pendidikan terakhir minimalnya adalah SLTP/Sederajat.

Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

"Jadi semestinya Disnaker tinggal melaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam SE Menaker tersebut, bukan kemudian malah terkesan 'mengembangbiakkan' SE itu, dari empat syarat menjadi 11 syarat, yang tentunya ini dapat memberatkan Calon Awak Kapal dalam mengurus dokumen jati diri berupa Paspor," tegas Samsudin.

Lanjut, kata Samsudin, SE Menaker juga dikomplain oleh para pelaut perseorangan, khususnya mereka yang bekerja di sektor niaga.

"Di sosial media juga rame tentang SE Menaker itu dikomplain oleh para pelaut mandiri. Sebab Paspor adalah kebutuhan mereka yang harus tetap ada dan berlaku sebagai salah satu syarat dalam melamar pekerjaan dan tentunya wajib tercantum dalam CV mereka pada saat melamar pekerjaan baik di perusahaan lokal maupun di perusahaan internasional," ungkap Samsudin.

Dikutip dari sosial media facebook, berikut beberapa komplain para pelaut mandiri soal adanya SE Menaker tersebut yang AP2I temukan, diantaranya adalah:

1. Akun FB @Putera To Gowa yang menyatakan: Saat mau buat Paspor Pelaut di Imigrasi diminta Rekomendasi dari Dinas tenaga kerjaan tapi di saat di Dinas tenaga kerjaan HARUS dibawah naungan Agency walaupun lagi nganggur.

2. Akun FB @Sea Nav yang menyatakan: Wah makin ribet ini..Karena harus ada surat keterangan dari agensi atau pemberi kerja baru bisa mengurus pasports. Lantas bagaimana kalau belum ada panggilan dari pihak Agency atau Perusahaan. Sedangkan pasport sendiri hrs d lampirkan dalam CV sebagi penunjang pada saat kita mau melamar, baik di perusahaan lokal terlebih perusahaan Asing.

3. Akun FB @Herman Suprayogi yang menyatakan: Bikin paspor aja di persulit,padahal paspor juga bagian dri identitas WNI ,.. ini yg semakin membuka peluang adanya pungli...
(IS, 09/06)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh