Berita > Seputar TKI
SBMI: Raperda Pelindungan PMI Kabupaten Karawang 80% Copas dari UU PPMI
27 Jul 2020 23:36:27 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 316
Ket: Rapat penyusunan Raperda Kab. karawang
Foto: SBMI (Bobi)
Nasional, LiputanBMI - Proses penyususnan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mendapat sorotan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

SBMI menilai Raperda tersebut kurang baik dari segi teknis karena sebagian besar muatan pasal-pasalnya disusun dengan cara meng-copy paste pasal-pasal yang ada di Undang Undang No 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

”Berdasarkan penelitian singkat SBMI, Raperda ini baik dari segi niat, tapi kurang baik dari segi teknis. Karena dari 49 pasal, 80,30% di antaranya adalah copy-paste dari UU PPMI,” kata Sekretaris Jenderal SBMI, Bobi Anwar Maarif di Jakarta, Minggu (26/7).

Lebih lanjut Bobi menjelaskan, pasal-pasal copy-paste tersebut yaitu: pasal 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12. Pasal 13 ayat (1,2,3,4,5), pasal 14 ayat (1,2), pasal 15 ayat (1,2), pasal 21 ayat (1,2), pasal 22 ayat (1,2,3), pasal 24, pasal 25 ayat (1), pasal 26, 27, 30. Pasal 31 huruf (a,b,c,d,e), pasal 32 huruf (a,b), pasal 33 huruf (a,b,c,d,f), pasal 34, pasal 41, 42, 43 ayat (1,2,3), pasal 44, 45 ayat 1,2), dan pasal 46.

Bobi mengatakan, menurut ketentuan pasal 5 Undang Undang No 11 tahun 2011, kriteria pembentukan perundang-undangan yang baik itu di antaranya meliputi, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, sehingga dapat dilaksanakan dan dampaknya ada kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Sementara Pasal 7 UU No 11 Tahun 2011, kata Bobi, menjelaskan jenis, hierarki, dan materi perundang-undangan yang terdiri atas, UUD 45, Tap MPR, Undang Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

“Belajar dari pengetahuan dan logika pasal 7 tadi, semakin tinggi jenis dan hierarki peraturan, semakin umum penggunaan bahasa dalam materi muatannya, sedangkan semakin rendah jenis dan hierarki peraturan maka semakin khusus dan semakin teknis penggunaan bahasa dalam materi muatannya,” jelas Bobi.

Jika Raperda ini disahkan menjadi Perda, lanjut Bobi, sudah pasti akan kesulitan dalam pelaksanaannya karena frasa-frasa dalam muatan materi pasal-pasal tersebut memiliki makna umum yang bersifat abstrak.

Untuk itu, menurut Bobi, mumpung masih dalam proses perencanaan, sebaiknya DPRD dan Pemkab Karawang tidak terburu-buru dalam penerbitannya, mengingat aturan turunan dari UU PPMI masih ada yang belum diterbitkan seperti Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan PMI dan Pelindungan Pelaut Awak Kapal, serta beberapa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

“Rancangan Perda Pelindungan PMI Karawang harus diperbaiki dengan rumusan yang fokus pada teknis muatan materi sebagaimana diatur di dalam pasal 41 UU PPMI agar Perda Pelindungan PMI Karawang itu bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna,” tegas Bobi.


(FK, 27/07)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh