Berita > Seputar TKI
Ribuan PMI Minta Menaker Ida Fauziah Batalkan Kepmen Tentang Penghentian Pengiriman PMI ke LN
13 Jul 2020 20:41:49 WIB | Hani Tw | dibaca 598
Ket: Ribuan PMI Minta Menaker Ida Fauziah Batalkan Kepmen Tentang Penghentian Pengiriman PMI ke LN
Foto: Tribunnews
Jakarta, LiputanBMI - Ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI), meminta Menteri Tenaga Kerja Ida Faiziah membatalkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020, tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI.

Pengacara FKPMI Zainul Arifin mengatakan, sejak keputusan terbit, hingga saat ini SK tersebut dicabut. Sementara tidak ada solusi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap para calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

“Sehingga hal ini merugikan bagi CPMI yang berakibat terhadap CPMI yang sudah mengurusi segala persyaratan menjadi sia-sia dan bahkan CPMI yang sudah memiliki visa kerja dan tiket pesawat mau tidak mau akan habis masa berlakunya,” ungkap Zainul Arifin dalam keterangan pers sebagaimana dilansir Tribunnews, Jumat (12 Juni 2020).

Mereka menilai, surat tersebut merugikan para PMI yang mencari nafkah sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri serta dinilai telah membuat para CPMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri nasibnya terkatung-katung.

Dia menilai, SK menteri ketenagakerjaan tersebut tidak sesuai dengan diktum Surat Keputusan Menteri itu sendiri yang menyebutkan bahwa bagi PMI yang telah memiliki visa kerja dan tiket transportasi ke negara tujuan penempatan dapat diberangkatkan apabila negara tujuan penempatan tidak menutup masuknya pekerja migran untuk bekerja.

“Namun kenyataannya, tetap juga dilarang bagi CPMI untuk berangkat. Sementara negara penerima PMI sudah membuka bagi pekerja migran untuk bekerja di negaranya seperti di Hong Kong dan Taiwan,” kata dia.

Zainul menyebut, Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan melalui suratnya bernomor 3/4961/PK.02.00/II/2020, menyatakan bahwa CPMI yang telah memiliki ID dapat diberangkatkan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan. Akan tetapi hingga saat ini belum terealisasi.

Terkait hal ini, Zainul menyatakan, FKPMI mengajukan telah gugatan terhadap menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ke PTUN Jakarta demi meminta kepastian hukum dan kejelasan CPMI.

Dia mengaku telah mendaftarkan melalui E-court Gugatan Online ke Pengadilan TUN Jakarta, terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020, tentang Penghentian Sementara PMI.
(HNI, 13/07)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh