Berita > Seputar TKI
Kasus ABK Terbanyak Adalah yang Bekerja di Kapal Penangkap Ikan Taiwan, Berikut Alasannya
16 May 2020 23:12:28 WIB | Hani Tw | dibaca 764
Ket: Kasus ABK Terbanyak Adalah yang diperkerjakan di Kapal Penangkap Ikan Taiwan, Berikut Alasannya
Foto: United Daily News
Taipei, LiputanBMI - Pemerintah Indonesia beberapa hari lalu mengumumkan, dalam beberapa tahun terakhir, hampir 30% pengaduan dari Anak Buah Kapal (ABK) yang masuk adalah mereka yang dipekerjakan oleh kapal penangkap ikan asing Taiwan

Dilansir media United Daily News (16/5/2020), Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, alasan utamanya adalah jumlah ABK yang bekerja di kapal penangkap ikan di Taiwan jauh lebih banyak daripada di negara lain.

Menurut data dari BP2MI, sejak tahun 2018 hingga 6 Mei 2020, selama periode ini, sebanyak 389 pengaduan dari ABK yang bekerja di kapal penangkap ikan asing sebagian besar berasal dari ABK yang dipekerjakan dari Taiwan sebanyak 120 kasus, 42 pengaduan berikutnya dari Korea, diikuti oleh Peru ada 30, China ada 23 dan Afrika Selatan ada 16 pengaduan.

Sementara itu, dalam jumpa pers tanggal 14 Mei kemarin, Benny menjelaskan, jumlah pengaduan hingga 13 Mei meningkat menjadi 441, 122 diantaranya ABK di Taiwan. Dari 122 kasus tersebut, 53 kasus karena upah yang tidak dibayar, 40 kasus karena kecelakaan, 11 karena kematian dan 11 kasus karena paspor dan dokumen disita, serta 7 kasus lainnya karena ABK ingin memutus kontrak lebih awal karena kondisi kerja yang buruk, dll.

Sebenarnya, lanjut Benny, masih banyak ABK yang mengalami masalah, tetapi mereka tidak berani mengeluh atau mengadu. Alasannya karena mereka khawatir bahwa setelah mengadu, maka uang jaminan yang diberikan kepada agen tidak akan dikembalikan.

Benny mengatakan, BP2MI akan melaporkan berkas pengaduan ini kepada kepolisian Indonesia, supaya polisi bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei untuk melakukan penyelidikan. Memastikan bahwa hak dan kewajiban nelayan dijamin, dan mengakhiri kemungkinan adanya eksploitasi oleh kelompok perdagangan manusia atau human traficking.

(HNI, 16/05)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh