Berita > Opini
Pengiriman PMI ke Arab Saudi Resmi Dibuka, Mampukah Stop Jalur Unprosedural?
30 Sep 2019 14:21:28 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 8585
Ket: PMI Arab Saudi
Foto: doc. LBMI
Jeddah, LiputanBMI - Pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik telah resmi dibuka oleh Kementrian Tenaga Kerja per 1 Oktober 2019 melalui surat nomor 3/11830/PK.02.00/IX/2019/ perihal pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau (SPSK) yang ditandatangi oleh Plt. Aris Wahyudi, M.Si tertanggal 17 September 2019.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengiriman tersebut bersifat uji coba dengan jumlah PMI terbatas dan akan dievaluasi tiga bulan sekali.

Dibukanya kembali pengiriman PMI ke Arab Saudi rupanya tidak seheboh saat Menteri Hanif Dhakiri mengumumkan penghentian pengiriman PMI ke 21 negara Timur Tengah yang dimuat di berbagai media nasional. Pemerintah terkesan tidak percaya diri.

Selain itu Kementrian Tenaga Kerja juga tidak mempublikasikan 21 point yang telah disepakati dan ditandatangi oleh Menteri Hanif Dhakiri dan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi, Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi pada Oktober 2018 silam.

Dibukanya pengiriman melalui sistem satu kanal ini diharapkan dapat menutup keran pengiriman PMI unprosedural yang tidak mempunyai kepastian perlindungan yang sudah berjalan sejak diberlakukanya moratorium tahun 2011. Harapan itu bukan hal yang mustahil jika pemerintah pusat bertindak serius dengan melakukan pencegahan dari hulu hingga hilir.

Namun upaya tersebut belum dilakukan pemerintah Indonesia, pasalnya hingga saat ini perekrutan pengiriman PMI unprosedural tetap berjalan. Seharusnya sebelum keputusan itu dilakukan, Kementerian Tenaga Kerja harus mengambil langkah konkrit untuk memastikan pengiriman melalui sistem satu kanal berjalan dengan baik. Misalnya menekan seluruh PPTKIS agar tidak mengirimkan PMI secara unprosedural dengan ancaman sanksi tegas, mengajukkan kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan program repatriasi pemulangan PMI overstayer atau melakukan lobi tingkat tinggi kepada Kerajaan Arab Saudi untuk mengeluarkan kebijakan program amnesty perbaikan status bagi PMI overstayer.

Jangan sampai pengiriman PMI sistem satu kanal dilakukan, sementara pengiriman PMI unprosedural tetap berjalan dan kasus-kasus PMI overstayer masih numpuk di meja perwakilan pemerintah.

(IYD, 30/09)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh