Berita > Seputar TKI
Migrant CARE: PPLN KL Kurang Siap Selenggarakan Pemilu
14 Apr 2019 21:28:19 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 1057
Ket: antrean pemilih di KBRI KL
Foto: LBMIMY
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Migrant CARE menilai PPLN Kuala Lumpur kurang siap membangun tata kelola penyelenggaraan pemilu. Padahal, antusiasme WNI di Malaysia yang ingin menyalurkan hak suara dalam Pemilu 2019 ini sangat luar biasa.

“Kalau melihat situasi hari ini sepertinya PPLN kurang siap menyelenggarakan pemilu yang antusiasme warganya besar. PPLN Kuala Lumpur hanya menyiapkan 27 TPS di KBRI. Seharusnya di KBRI saja perlu lebih dari 70 TPS karena ada keputusan mendadak bahwa di Kuala Lumpur hanya ada tiga lokasi TPS,” kata aktivis Migrant CARE, Anis Hidayah ketika ditemui LiputanBMI di Kuala Lumpur, Minggu (14/4).

Hal ini, lanjut Anis, memicu berbagai masalah teknis yang berdampak pada membeludaknya antrean pemilih di luar. Padahal pemilih yang mengantre di luar sebagian besar tidak terdaftar di DPT dan untuk Daftar Pemilih Khusus baru dilayani setelah pukul 12 siang.

Terkait kemungkinan ada banyak PMI tak berdokumen atau PMI yang dokumennya ditahan majikan menjadi golput karena tidak berani keluar ke TPS, menurut Anis seharusnya dari awal PPLN sudah mengantisipasi hal itu.

“Seharusnya sejak awal PPLN mengantisipasi hal itu agar teman-teman PMI merasa nyaman, misalnya dengan memastikan bahwa tidak ada penangkapan ketika mereka menggunakan hak pilih atau PPLN berusaha mengirim surat ke majikan agar memberikan dokumen yang ditahan,” katanya.

Anis Hidayah (kiri) bersama koresponden LiputanBMI di Kuala Lumpur
Ket. foto: Anis Hidayah (kiri) bersama koresponden LiputanBMI di Kuala Lumpur
Sumber foto: LBMIMY



Ke depan, Anis berharap agar tata kelola pemilu di luar negeri diperbaiki. Pertama soal data PMI. Menurutnya, DPT luar negeri masih sangat jauh dengan realitas jumlah PMI. Oleh karena itu, data PMI harus terintegrasi sehingga akan lebih banyak yang terdaftar sebagai pemilih.

“Kedua, TPSLN perlu ditingkatkan aksesnya, jangan yang banyak itu pemilih lewat pos karena potensi terjadi kecurangan sangat besar,” katanya.

Cara yang ditempuh untuk meningkatkan akses TPSLN, kata Anis, bisa dengan cara menyewa sebuah stadion yang bisa menampung jumlah pemilih dalam jumlah besar.

“Ketiga, mau tidak mau harus ada pendidikan politik untuk pekerja migran sehingga mempunyai kesadaran bahwa memilih dalam pemilu itu adalah bagian dari hak yang bisa digunakan untuk memperbaiki nasib mereka,” pungkasnya.
(FK, 14/04)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh