Berita > Ekosospol
Kemenlu Taiwan Tolak 57 Pengajuan Visa Pelajar Indonesia, Berikut Penjelasannya
01 Feb 2019 09:43:33 WIB | Yully Agyl | dibaca 950
Ket: Chen Chun-shen (陳俊賢), direktur jenderal Biro Urusan Konsuler
Foto: CNA
Taipei, LiputanBMI - Kementerian Luar Negeri Taiwan menyampaikan, 57 pelajar Indonesia yang sudah mendaftar di sebuah universitas di Taiwan ditolak pengajuan visa-nya karena mereka dianggap tidak memiliki sumber dana keuangan yang memadai dan tidak memiliki kecakapan dalam bahasa Cina. Juga didapati ada beberapa pengajuaan permohonan visa dengan dokumen palsu.

Dalam laporan media lokal menyebutkan, kantor perwakilan Taiwan di Indonesia telah menolak untuk menerbitkan atau sedang meninjau masalah visa bagi 57 siswa Indonesia yang terdaftar di Universitas Shoufu Taiwan di Tainan.

Huang Wen-shen (黃文琛), direktur Kantor Urusan Internasional dan Lintas Selat di universitas tersebut dalam sebuah postingan Facebook mengkritik kantor perwakilan Taiwan di Indonesia karena menolak mengeluarkan visa.
Menurut Huang, beberapa siswa telah menerima beasiswa dari perusahaan penambangan emas lokal tetapi masih belum diberikan visa.

Sementara dalam konferensi pers pada hari Kamis, Chen Chun-shen (陳俊賢), direktur jenderal Biro Urusan Konsuler mengatakan, para siswa telah ditolak pengajuan visa karena mereka tidak dapat menunjukkan bukti sumber dana keuangan dan tidak memiliki kecakapan bahasa Cina yang memadai, sementara beberapa mengajukan visa dengan dokumen palsu.

Meskipun perusahaan pertambangan mungkin telah berjanji untuk mensponsori beberapa siswa Indonesia untuk belajar di Taiwan, masih perlu dibutuhkan jaminan pihak ketiga dan kantor perwakilan perlu waktu untuk mengonfirmasi pengaturan pendanaan siswa sebelum dapat mengeluarkan visa.

Sebagaimana dilansir CNA, Kamis (31/1/2019), dari 57 siswa Indonesia yang tercatat. 20 Orang mengklaim telah diberikan beasiswa dari perusahaan pertambangan Indonesia, 20 pengajuan visa telah ditolak dan 17 lainnya sedang dalam peninjauan. Kantor perwakilan diharuskan untuk meninjau pengajuan visa dengan hati-hati.

Awal bulan ini, Indonesia menuntut agar Taiwan untuk sementara waktu menangguhkan program kolaborasi industri-akademis New Southbound Policy (NSP) menyusul tuduhan bahwa mahasiswa Indonesia diperalat sebagai tenaga kerja murah.

Diprakarsai oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-wen (蔡英文) pada tahun 2016, NSP bertujuan untuk memperkuat hubungan Taiwan dengan sepuluh negara anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, bersama dengan Australia, Selandia Baru, India, dan negara-negara Asia Selatan lainnya.
(YLA, 01/02)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh