Berita > Opini
Kunjungan Kemenaker Berhias Berita Bias
22 Oct 2017 17:26:43 WIB | Tatang Muhtar | dibaca 1742
Ket: Kunjungan Kemenaker Berhias Berita Bias | Alfian Ihsan
Foto: Portal Kita
Jeddah, LiputanBMI - Genap satu minggu usai kunjungan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri ke Arab Saudi, intensitas suhu pro-kontra memanas ketika cuaca di Arab Saudi sedang memasuki musim dingin.

Bagaimana tidak, pertemuan antara Menaker RI dan Menaker Arab Saudi menghasilkan beberapa kesepakatan yang telah ditandatangani bersama tentang rencana penyusunan mekanisme baru untuk pengiriman tenaga kerja di sektor domestik.

Isu terkait pengiriman kembali TKI sektor domestik memang bukan hal yang baru, sejak tahun 2016 Nusron Wahid selaku kepala BNP2TKI di beberapa kesempatan menyinggung tentang masih tingginya minat pengguna jasa TKI sektor domestik di Timur Tengah pasca pemberlakuan moratorium tahun 2015.

Namun ternyata moratorium bukanlah jalan buntu bagi para PJTKI nakal yang masih tetap mengirim TKI, khususnya perempuan, secara ilegal dengan memakai visa umrah.

Hal ini sebenarnya lebih merugikan para TKI karena mereka tidak terdaftar sebagai tenaga kerja resmi di perwakilan pemerintah RI (KBRI/KJRI) dan tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja yang layak.

Inilah alasan yang dikemukakan Hanif Dhakiri di depan perwakilan masyarakat, ormas, dan orpol di KJRI Jeddah pada tanggal 16 Oktober 2017 bahwa tidak akan membuka moratorium pengiriman tenaga kerja pada pengguna perseorangan.

Ini berlawanan dengan yang tertulis dalam hasil kesepakatan, jenis-jenis pekerjaan yang masih menjadi pokok pembicaraan didominasi oleh bidang domestik, yaitu “Housekeeper, Baby Sitter, Family Cook, Elderly Care Taker, Family Driver, Gardener, Child Care Worker, or a combination of two related occupation”.

Hasil kesepakatan ini baru beredar dan diketahui oleh para undangan setelah pertemuan selesai, sehingga para peserta merasa terjebak oleh acara pertemuan yang seakan ada sebuah rekayasa.

Kesimpulan ini didukung pula oleh munculnya serangkaian berita di media nasional dengan headline “Tokoh Masyarakat dan LSM dukung sistem kerja baru WNI di Saudi” lengkap dengan foto Menaker bersama perwakilan peserta pertemuan.

Sontak hal ini membuat berang para aktifis TKI di Jeddah yang sebelumnya sudah membuat pernyataan pada tanggal 26 September 2017 ditandatangani oleh 12 Ormas dan Orpol yaitu PCINU Arab Saudi, Formida, PCK GP Ansor, PPMI, PCIM, SPMI, Mabes BMI, Gerindra, PKB, PKS, Muslimat NU dan P2KN. Pernyataan tersebut berisi penolakan tentang pencabutan moratorium dan pengiriman TKW ke Arab Saudi.

Satu hal yang menurut kami paling dzolim adalah pencatutan nama KH. Ahmad Fuad Abdul Wahab yang disebut mendukung upaya pemerintah Indonesia berembug dengan pemerintah Saudi hingga tentang sistem kerja baru, termasuk pengiriman TKW.

Padahal beliau adalah tokoh masyarakat yang berada di garis depan menginisiasi kesepakatan bersama tentang penolakan pengiriman TKW. Sebagai ketua PCINU Arab Saudi, beliau akan merasa malu dan terpukul apabila pengiriman kembali TKW benar-benar terealisasi.

Menurut Thobibudin, salah satu aktifis senior Ansor Jeddah, penanggulangan pengiriman TKW ilegal ke Arab Saudi bukanlah dengan membuka sistem baru, namun dengan melakukan inspeksi dan pengawasan ketat kepada PJTKI dan pihak imigrasi.

Disinyalir terjadi pembiaran terhadap pengiriman TKW ilegal karena banyak pihak yang diuntungkan entah itu dari swasta maupun lembaga negara. Menurut beliau ini adalah bentuk penjualan dan penindasan terhadap warga negara sendiri.

Sebuah kenyataan yang miris bahwa Republik Indonesia yang kaya raya ini masih belum bisa mensejahterakan warganya sehingga harus terpaksa mengadu nasib ke luar negeri bahkan dengan cara ilegal.

Perlu diketahui bersama, bahwa sampai hari ini masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan terkait TKI domestik di Arab Saudi. Di Jeddah saja, ada sekitar lima puluh TKI berada di shelter KJRI yang masih menunggu hasil mediasi dengan majikannya terkait tentang masalah pelecehan, perlakuan yang semena-mena, dan gaji yang belum dibayarkan selama satu tahun lebih.

Ada pula beberapa warga kita yang masih berada di penjara menunggu hasil keputusan hukuman. Ini seharusnya menjadi evaluasi bagi Kemenaker sebelum kembali mengirim TKI domestik.

Rentannya permasalahan TKI domestik dikarenakan pola pikir sebagian masyarakat Arab Saudi sebagai pengguna jasa bahwa pekerja merupakan hak milik, sehingga mereka bebas berbuat apa saja kepada pekerja.

Sistem hukum yang lebih melindungi warga asli Saudi juga membuat mereka berpikir bahwa seperti apapun perlakuan terhadap pekerja, pasti majikan akan terhindar dari jerat hukum.

Apapun istilahnya, “Housekeeper, Baby Sitter, Family Cook” adalah merupakan tenaga kerja domestik yang tercakup dalam moratorium. Maka jika Kemenaker tetap kukuh menyusun sistem pengiriman apapun, itu tetap melanggar moratorium.

Maka segenap ormas dan orpol akan terus menyuarakan ketidaksetujuannya, seperti yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober kemarin bertempat di MIJ (Masjid Indonesia Jeddah) dibacakan sebuah surat keputusan bersama terkait pemberitaan sepihak di media massa. (AL)

“TUNDUK TERTINDAS ATAU BANGKIT MELAWAN KARENA DIAM ADALAH PENGKHIANATAN!!” – Soekarno, 1963

=======
Tulisan kiriman dari Alfian Ihsan
TKI asal Pati, Jawa Tengah | Barista di Costa Coffee, Jeddah
Aktif di Anshar Jeddah | Baca Buku | Nonton Film


(TTG, 22/10)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh